Total Tayangan Halaman

Sabtu, 31 Mei 2014

Kekacauan Pengelolaan Anggaran di Solo Sejak 2005 oleh Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra/Dosen FIB Univ Indonesia)

Berikut ini ogut akan sampaikan kultwitt Pak Fadli Zon melalui akun twitternya @fadlizon mengenai kekacauan Pengelolaan anggaran di Solo sejak tahun 2005 

Ternyata byk sekali kekacauan pengelolaan anggaran di Solo sejak 2005 dst. Hal ini bisa dilihat dr Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

1. Saya akan kultwit soal Rasio PAD terhadap total pendapatan yang menurun di Pemerintah Kota Surakarta 2005-2012. Ini yang saya maksud menurun.

2. Dalam debat saya sebut PAD menurun maksudnya Rasio PAD. Hanya dalam debat kita tak bisa detail.

3. PAD atau Penerimaan Asli Daerah jadi indikator kemandirian dan kapasitas fiskal daerah. Menunjukkan sejauh mana juga roda ekonomi jalan. 

4.Makin tinggi Rasio PAD/APBD berarti makin tinggi keberhasilan program ekonomi yang dijalankan pemimpinnya. Nah kita lihat data. 

5. Pada 2005 Rasio PAD/APBD 18 % lalu turun tahun berikutnya jd 15 % (2006); 15 (2007); 14 (2008); 14 (2009); 13 (2010). Turun. 

6. Baru ada kenaikan Rasio PAD/APBD lagi thn 2011 (18); 2012 (19). Setelah 6 tahun baru ada kenaikan sama seperti ketika baru menjabat.

7. Rasio 18 % (2005) hasil walikota sebelumnya Slamet Suryanto. Kinerja baru kelihatan pada 2006. Dan Rasio PAD turun tajam.

8. Penurunan Rasio PAD ini di luar kelaziman, umumnya, Rasio PAD Naik seiring naiknya PDB. 2005 saat Rasio 18 psn, growth Surakarta 5,15 psn

9. Rasio PADnya justru berbalik menurun 300 basis poin menjadi 15 persen. Penurunan ini terus berlanjut sampai tahun2 berikutnya. 

10. Secara akumulatif penurunan Rasio PAD 2005-2010 atau 5 tahun pertama tercatat 500 basis poin.

11. Sementara PAD/APBD turun tajam, growth naik. 

12. Memang pada 2011 dan 2012 Rasio PAD/APBD Surakarta naik menjadi 18 dan 19. Tapi Kalau dicermati bukan karena berhasilnya program ekonomi

13. Kenaikan Rasio PAD 2011-2012 karena berkah keputusan pemerintah pusat yang mendaerahkan BPHTB dan PBB.

14. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yg didesentralisasi jadi penambah pendapatan Surakarta. 

15. Artinya, lompatan Rasio PAD/APBD pada 2011 dan 2012 justru menunjukkan tingginya ketergantungan APBD Surakarta terhadap dana transfer dari pusat.

16. Ketergantungan transfer dari pusat dan provinsi jadi penyebab naiknya Rasio PAD/APBD.

17. Kenaikan ini memperlihatkan justru tak mampu menggali potensi penerimaan di daerah Surakarta.

18. Walikota Surakarta gagal maksimalkan potensi yang ada di Surakarta, terkonfirmasi Rasio PAD turun saat growth naik.

19. Kapasitas fiskal dan kemandirian anggaran kota Surakarta justru turun di era walikota .

20. Artinya, berkurang kesempatan rakyat Surakarta untuk mendapat akses dan manfaat ekonomi dari kepemimpinan

21. Penurunan Rasio PAD terhadap APBD artinya tak mampu optimalkan kerja Dinas Pendapatan untuk ekstensifikasi dan intensifikasi pajak 

22. Dan retribusi daerah. Juga kurang pengawasan terhadap kebocoran pajak dan retribusi daerah. 

23. Artinya, sebagai walikota mengandalkan uluran tangan pemerintah pusat dan provinsi untuk menutup defisit APBD yang makin besar.

 24. Tipe kepala daerah seperti ini jika diproyeksikan ke Presiden akan mengandalkan UTANG NEGARA termasuk UTANG Luar Negeri. 

25. Bagaimana ekonomi bisa berdikari kalau nanti andalkan Utang Luar Negeri, sebagaimana uluran pusat terhadap keuangan di Surakarta

26. Soal Rasio PAD terhadap APBD ini adalah Hasil analisis Laporan Keuangan Pemerintah kota Surakarta 2005-2012 oleh BPK (audited).

27. Jadi demikian sedikit info soal Rasio PAD/APBD selama jadi walikota Surakarta.

28. Bagi yang mengerti ekonomi, prestasi ternyata biasa-biasa saja malah agak payah di Surakarta.

29. Mari diskusi dengan data. Untuk para panasbung, sila ditelan, kalau tak sanggup analisa dimuntahkan saja seperti biasa. Hehehe. Selamat sore.

Berikut ini merupakan Tabel Rasio Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Surakarta yang telah di audit BPK.

bagi yang ingin diskusi sila ke akun beliau @fadlizon

1 komentar: